Detik86 news com, Medan - DPRD Medan mendorong warga tidak mampu supaya lebih proaktif dan kritis agar tidak ketinggalan informasi terkait Bansos.
Bagi warga miskin yang benar-benar tidak mampu agar melapor langsung ke kantor Kelurahan, kata anggota DPRD Medan Mulia Syahputra kemarin.
Lebih lanjut dia mengatakan agar warga miskin membawa KK dan KTP pada tanggal 15 sampai 25 setiap bulan supaya dimasukkan di daftar DTKS melalui musyawarah kelurahan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan berencana merotasi penerima Bansos yang terdaftar dalam DTKS agar mendapat Bansos secara bergilir setiap tahun.
Mulia Syahputra Nasution meminta 2.001 kepala lingkungan yang tersebar di 151 kelurahan di daerah itu mendampingi warganya mendaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan apa-apa, bahkan tak tahu informasi soal ketentuan bansos (bantuan sosial).
Untuk itu, kepala lingkungan harus peduli warganya agar terdaftar di DTKS, kata Mulia.
Anggota DPRD Medan ini menyebutkan kepala lingkungan harus mengedukasi warga, terutama ekonomi lemah sehingga mendapatkan pemahaman akan syarat bansos.
Sebab ketidaktahuan informasi berdampak banyak warga miskin di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tidak mendapat bansos dari pemerintah.
Sering juga bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Akhirnya menimbulkan keributan akibat terjadi kesenjangan sosial di tengah masyarakat, tutur politisi ini.
Pihaknya juga mendorong warga Medan terutama kategori kurang mampu dan miskin agar lebih proaktif maupun kritis dan jangan ketinggalan terkait bansos.
"Dengan demikian, maka bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat dirasakan secara merata," ucap Walikota Medan Bobby Nasution.
Menurut informasi DTKS di Kota Medan lebih dari 200 ribu orang dengan jumlah total warga sebanyak 2,5 juta orang.
Dari jumlah tersebut, hingga kini yang sudah dibantu untuk mendapatkan Bansos dari pemerintah baru sebanyak 65 ribu orang saja.
Pastinya warga yang tidak mendapatkan bantuan akan bertanya-tanya kenapa tidak dapat, karena itu kami memiliki usulan agar penerima bantuan dilakukan secara bergilir, katanya. (BR)
Print Halaman Ini
0 Komentar