Menurut Zulham, selama ini banyak keluhan dari masyarakat maupun lurah terkait lambannya respons BWS terhadap laporan kerusakan infrastruktur pengendali banjir, termasuk tanggul sungai yang jebol di Medan Utara.
“Banyak laporan dari lurah yang tidak ditanggapi dengan cepat oleh BWS. Salah satunya tanggul yang pecah sudah dilaporkan, tapi tidak ada tindak lanjut. Padahal ini menyangkut keselamatan warga,” tegas Zulham dalam rapat di bersama BWS II di ruang rapat Komisi IV gedung DPRD Medan, Senin (20/10/2025).
Politisi muda ini meminta BWS menjadikan Kota Medan sebagai prioritas utama dalam program pengendalian banjir, mengingat setiap tahun ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini selalu dilanda banjir di titik-titik yang seharusnya bisa dikendalikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, mengakui pihaknya memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan penanganan menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa dana berkala untuk setiap sungai hanya sekitar Rp200 juta per tahun, yang digunakan untuk kegiatan operasional dan perbaikan ringan.
“Kita sudah melakukan perbaikan di sejumlah titik sebelum banjir datang, termasuk di depan Polda Sumut di kawasan Sungai Batang kuis. Total ada sekitar 10 titik yang sudah disentuh sesuai kemampuan anggaran,” ujar Feriyanto.
Feriyanto menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebenarnya dapat membantu penanganan banjir, namun harus mendapatkan izin dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Zulham berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan BWS bisa diperkuat agar penanganan banjir di Medan lebih efektif dan tidak sekadar tambal sulam.
“Kita ingin kerja cepat dan kolaboratif. Jangan tunggu banjir besar dulu baru bertindak. Masyarakat sudah terlalu sering jadi korban,” tutupnya.(BR).
