Paripurna DPRD Medan: Warga Dapil 4 Desak Perbaikan Drainase dan Evaluasi Bansos

Foto : Hj.Sri Rezeki A.Md.

DETIK86NEWS.COM, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) 4 menyampaikan laporan hasil Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026). Aspirasi warga yang dihimpun didominasi persoalan banjir, kerusakan infrastruktur, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, serta pelayanan publik.

Laporan reses disampaikan oleh Hj. Sri Rezeki, A.Md., mewakili anggota DPRD Kota Medan Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai, dan Medan Kota.

Dalam pemaparannya, Sri Rezeki menyebutkan, warga banyak mengeluhkan jalan rusak, berlubang, dan tergenang air akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Selain itu, normalisasi parit dan pengaspalan jalan dinilai mendesak karena banjir kerap terjadi setiap hujan deras.

“Banyak aspirasi masyarakat terkait banjir, penyempitan parit, serta proyek galian drainase dan utilitas yang tidak ditutup kembali dengan baik hingga membahayakan pengguna jalan,” ujarnya di hadapan paripurna.

Selain infrastruktur, persoalan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi keluhan utama warga. Banyak lampu jalan dilaporkan mati sehingga menimbulkan rasa tidak aman, terutama pada malam hari dan menjelang bulan Ramadan. Warga juga meminta penanganan tiang listrik yang nyaris ambruk karena membahayakan pemukiman.

Di sektor lingkungan, masyarakat menyoroti persoalan sampah dan meminta pengadaan bank sampah di setiap lingkungan, serta pemindahan tempat pembuangan akhir (TPA) yang menimbulkan bau dan pencemaran.

Masalah bantuan sosial dan PBB turut menjadi sorotan. Warga menilai bantuan sosial belum tepat sasaran dan meminta pendataan ulang, sementara kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai memberatkan tanpa sosialisasi yang memadai.

Keluhan lain disampaikan terkait layanan kesehatan, mulai dari permintaan kenaikan honor kader Posyandu, transparansi BPJS, hingga buruknya pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Di bidang pendidikan, warga mengusulkan agar bantuan PIP, KIP, dan beasiswa diberikan secara adil dan tepat sasaran.

Aspirasi mengenai air bersih, pelayanan administrasi kependudukan, penertiban PKL, pemberantasan narkoba, serta peningkatan lapangan kerja juga mewarnai hasil reses tersebut.

Sri Rezeki menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun 2026.

“Kami berharap Pemko Medan dapat menentukan skala prioritas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini secara cepat demi peningkatan kesejahteraan warga,” tegasnya.(Jb).