 |
| Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Johannes Hutagalung, A.Md.Par., S.Sos. saat menyampaikan pandangan fraksinya, Senin (6/4/2026). |
Medan, detik86news.com– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar pada Senin, (6 /4/ 2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen SKM dan Hadi Suhendra serta dihadiri para anggota DPRD lainnya.
Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan.
Agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas tanggapan Wali Kota Medan terhadap ranperda inisiatif dewan terkait perubahan regulasi sistem kesehatan.
Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Johannes Hutagalung, A.Md.Par., S.Sos., menegaskan dukungan agar pembahasan ranperda dilanjutkan melalui pembentukan pansus.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembahasan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Johannes.
Fraksi juga menilai pembahasan perlu dilakukan secara komprehensif agar substansi regulasi mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Medan.
“Penguatan sistem kesehatan harus mengedepankan pendekatan promotif dan preventif, serta didukung integrasi layanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan,” lanjutnya.
Selain itu, fraksi menekankan pentingnya sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur transformasi sistem kesehatan nasional.
“Ranperda ini harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar transformasi sistem kesehatan di daerah berjalan optimal,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan dalam tanggapannya menyampaikan dukungan terhadap inisiatif DPRD, sekaligus memberikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan layanan kesehatan dan integrasi sistem berbasis digital.
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti persoalan bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih belum tepat sasaran di tengah masyarakat.
“Kami meminta Wali Kota Medan segera menyikapi tegas keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,” ujar Johannes.
Fraksi mengungkapkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan di lapangan.
“Masih ditemukan warga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara warga yang tergolong mampu justru mendapatkan bansos,” ungkapnya.
Untuk itu, DPRD mendesak pemerintah kota segera melakukan pembenahan data penerima bantuan.
“Kami mendesak dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkas Johannes.(JMC) dan
