Medan, detik86news.com– Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp592 miliar. Fraksi Demokrat menilai tingginya SILPA tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan penyerapan anggaran ke depan lebih optimal.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, Drandus H. Muslim, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Menurut Drandus, besarnya SILPA menunjukkan masih adanya anggaran yang tidak terserap secara maksimal, terutama pada pos belanja pegawai dan tunjangan.
"Jika SILPA belanja pegawai mencapai ratusan miliar rupiah, tentu perlu dievaluasi karena anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Selain menyoroti SILPA, Fraksi Demokrat juga menyinggung pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang disebut berpotensi berdampak pada ribuan pohon di sejumlah ruas jalan di Kota Medan.
Drandus mengatakan proyek tersebut perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terhadap pohon-pohon yang terdampak pembangunan koridor BRT.
Menurutnya, pohon yang masih memungkinkan untuk diselamatkan perlu dipindahkan ke lokasi lain, sementara upaya penanaman kembali harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ruang terbuka hijau di Kota Medan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrat juga mengingatkan pentingnya percepatan penanganan banjir, khususnya di kawasan Medan Labuhan dan Danau Siombak. Mereka meminta proyek pengendalian banjir yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal guna mengurangi risiko banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Fraksi Demokrat turut menyoroti pengelolaan aset daerah, pemanfaatan fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah, serta realisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kota Medan.
Masukan dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dijadwalkan akan memperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Medan pada rapat paripurna lanjutan sesuai tahapan pembahasan Ranperda LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
