 |
| dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKS terhadap penjelasan kepala daerah atas Ranperda P-APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026). |
Medan,detik86news.com —Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan mempertanyakan
penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp229 miliar lebih atau
5,59 persen dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD) 2026.
Pertanyaan itu disampaikan dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, saat
membacakan pemandangan umum Fraksi PKS terhadap penjelasan kepala daerah atas
Ranperda P-APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).
Ade mengatakan, penurunan target PAD perlu dijelaskan karena terjadi ketika
anggaran pendapatan dan belanja daerah justru meningkat. Dalam rancangan
perubahan APBD, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp343 miliar atau 5,05
persen menjadi Rp7,138 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah meningkat
sekitar Rp780 miliar atau 12,30 persen menjadi Rp7,731 triliun lebih.
“Target
PAD P-APBD tahun 2026 terjadi penurunan sebesar Rp229 miliar lebih atau 5,59
persen. Kami mempertanyakan apa dasar Pemerintah Kota Medan dalam penetapan PAD
tersebut dan apa langkah serta strategi pemerintah dalam mencapai target PAD
tahun 2026,” kata Ade.
Fraksi PKS juga mempertanyakan pengurangan target pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp85 miliar dibandingkan
dengan perencanaan sebelumnya. Selain itu, PKS meminta penjelasan mengenai
kenaikan dana bagi hasil pajak sekitar Rp199 miliar sehingga menjadi Rp292
miliar lebih setelah perubahan.
“Kenapa kenaikannya begitu besar? Apa yang
menjadi dasar penghitungan sehingga terjadi ketimpangan yang begitu besar?” ujar
Ade.
Selain persoalan pendapatan, PKS meminta Pemko Medan memastikan kenaikan
anggaran pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat direalisasikan
secara optimal. PKS juga mengingatkan agar pelaksanaan P-APBD 2026 tidak kembali
menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) seperti tahun sebelumnya.
Fraksi PKS menyoroti kesepakatan agar 35 persen belanja pembangunan P-APBD 2026
diprioritaskan untuk wilayah Medan bagian utara. Pemko Medan diminta merinci
program dan kegiatan yang disiapkan untuk memenuhi kesepakatan tersebut.
PKS
turut meminta Pemko Medan mengevaluasi proses rekrutmen dan pengangkatan kepala
lingkungan menyusul penangkapan tiga oknum kepling yang diduga terlibat kasus
narkoba sepanjang 2026.
Selain itu, PKS mendorong pemerintah menyiapkan kajian
jaringan drainase untuk mengantisipasi banjir, menciptakan lapangan kerja baru,
menjaga daya beli masyarakat, serta mengoptimalkan program e-Loket Pajak guna
meningkatkan PAD.(BR).
