 |
| Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd., M.I. (ft). |
Medan, detik86news.com — Seorang warga Kelurahan Besar, Kota Medan, Dewi, mengaku terkendala memperoleh bantuan sosial (bansos) setelah namanya tercatat memiliki 14 ID pelanggan (IDPEL) PLN yang menurutnya tidak pernah dimiliki atau didaftarkan.
Persoalan tersebut diadukannya kepada anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd., M.I., pada Sabtu (31/10/2026). Dewi menduga terdapat penyalahgunaan atau ketidaksesuaian data pelanggan yang berdampak terhadap penilaian kelayakannya sebagai penerima bantuan pemerintah.
Dewi mengatakan, informasi mengenai 14 ID pelanggan tersebut pertama kali diketahuinya dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Pertama saya mendapatkan informasi berdasarkan data yang diperlihatkan pendamping PKH. Nama saya tercatat memiliki 14 ID pelanggan PLN sehingga seolah-olah saya mempunyai aset di 14 tempat,” ungkap Dewi.
Ia mengaku tidak pernah memiliki maupun mendaftarkan 14 ID pelanggan listrik tersebut.
“Ini yang membuat saya heran. Padahal saya tidak pernah memiliki ataupun mendaftarkan 14 ID pelanggan listrik tersebut,” katanya.
Dewi yang saat ini masih menyewa rumah mengatakan, pencatatan tersebut membuat data dirinya bermasalah dan berdampak pada proses penilaian sebagai penerima bansos.
“Kepemilikan 14 ID pelanggan itu membuat data saya bermasalah sehingga memengaruhi penilaian kelayakan sebagai penerima bantuan pemerintah,” ujarnya.
Enam Kali Datangi Kantor PLN
Dewi mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan mendatangi kantor PLN di Kawasan Industri Medan (KIM). Ia menyebut sudah enam kali datang untuk meminta penjelasan dan penyelesaian atas ketidaksesuaian data tersebut.
“Sudah enam kali ke sana, lima kali ditolak dan sekali diterima. Itu pun tanpa kejelasan,” ungkapnya.
Ia juga mengaku tidak memperoleh bukti atau dokumen terkait laporan yang telah disampaikannya kepada pihak PLN.
Menurut Dewi, persoalan tersebut sudah dilaporkan sekitar enam bulan lalu. Namun, hingga kini pencatatan 14 ID pelanggan atas namanya belum juga diselesaikan.
Zulham Minta PLN Telusuri Data
Menanggapi pengaduan tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Medan, Zulham Efendi, meminta PLN segera menelusuri pencatatan 14 ID pelanggan yang dikaitkan dengan identitas Dewi.
Menurutnya, ketidaksesuaian data administrasi kelistrikan tidak boleh sampai merugikan masyarakat, terlebih jika berdampak terhadap akses mereka mendapatkan bantuan sosial.
“Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi kelistrikan, tetapi juga berdampak terhadap haknya untuk memperoleh bantuan sosial,” kata Zulham.
Politisi PKS asal Medan Utara itu meminta pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk memastikan penyebab munculnya 14 ID pelanggan tersebut.
Ia berharap persoalan ini segera diselesaikan agar masyarakat tidak dirugikan akibat data administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.(BR).
