MEDAN, DETIK86NEWS.COM - Mengaku sudah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemko Medan akan menerapkan Sistem Manajemen Talenta dalam pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang kosong.
Kondisi ini pun menjadi hal baru mengingat selama ini Pemko Medan menggunakan sistem seleksi terbuka terhadap lelang jabatan yang kosong.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai sistem tersebut bisa menjadi tidak objektif selama proses berlangsung.
“Jujur saya juga belum paham sekali apa itu Manajemen Talenta. Namun, kalau merujuk pada talenta, ini bisa multitafsir dan prosesnya menjadi subjektif. Kita minta Pemko Medan menjelaskan apa itu Manajemen Talenta, termasuk soal kriteria dan penilaiannya,” katanya saat diwawancarai Wartawan, Kamis (15/1/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan berharap proses pengisian jabatan yang kosong di lingkungan Pemko Medan dilakukan seperti biasa, yakni dilakukan proses seleksi terbuka agar lebih transparan ke publik.
“Tapi kalau memang sudah mendapat persetujuan dari BKN, tentu harus kita terima meski ini termasuk hal yang baru. Namun, kami di DPRD Medan akan terus mengawasi proses yang berlangsung agar berjalan secara adil dan objektif,” katanya.
Soal potensi adanya impor pejabat dari luar Kota Medan, Robi secara tegas mengingatkan Pemko Medan agar memberdayakan ASN Pemko Medan yang ada saat ini.
“Kita tidak kekurangan pejabat yang pintar, mumpuni atau bisa memimpin. Jadi tidak ada alasan untuk mengimpor pejabat dari luar Kota Medan. Kita harap 10 jabatan Eselon II yang kosong itu bisa diisi ASN Pemko Medan,” tuturnya.
Robi menekankan proses pengisian 10 jabatan Eselon II yang kosong akan terus diawasi pihaknya.
“Prosesnya harus objektif, tidak boleh subjektif. Ini akan terus kita awasi dan mempertanyakan ke Pemko Medan terkait bagaimana penilaian Manajemen Talenta itu,” ucapnya.(BR).
