 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung |
Medan, detik86news.com - Komisi II DPRD Medan mendorong manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, dalam rapat evaluasi triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).
Henry menegaskan, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RS Pirngadi harus mampu mandiri secara keuangan dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau sudah BLUD, harus bisa mandiri menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan lagi bergantung pada APBD untuk menutupi belanja,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Plt Dirut RS Pirngadi, dr Mardohar Tambunan, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan rumah sakit masih belum stabil. Pendapatan yang diperoleh belum mampu menutupi biaya operasional, dengan selisih defisit mencapai sekitar Rp5 miliar.
Menanggapi hal itu, Henry mempertanyakan sumber penutupan defisit tersebut. Mardohar kemudian menjelaskan bahwa kekurangan anggaran masih ditutupi melalui APBD Pemko Medan.
Jawaban tersebut mendapat sorotan dari Henry. Ia menilai, kondisi ini perlu dievaluasi, termasuk memastikan alur keuangan telah sesuai dan diaudit dengan benar.
Selain persoalan keuangan, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) RS Pirngadi juga menjadi perhatian. Dari sekitar 500 tempat tidur, tingkat keterisian hanya mencapai 50 persen.
“Kondisi ini memprihatinkan. Saat rumah sakit swasta penuh, Pirngadi justru kekurangan pasien. Ini harus segera dibenahi,” katanya.
Untuk itu, Komisi II mendesak manajemen RS Pirngadi melakukan pembenahan menyeluruh secara profesional. Salah satu langkah yang didorong adalah memprioritaskan rujukan pasien dari puskesmas ke RS milik Pemko Medan, termasuk RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar.
Selain itu, Henry juga menyarankan Pemko Medan agar meningkatkan honor dokter spesialis. Langkah ini dinilai penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis agar tetap mengabdi di RS Pirngadi.
“Peningkatan kesejahteraan dokter spesialis perlu diperhatikan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” pungkasnya.( Red)
