 |
| Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede (ft). |
MEDAN, detik86news.com - Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tiga BUMD yang disorot yakni Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Salomo menilai Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
“Wali Kota tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota,” ujar Salomo, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, kondisi PUD Pembangunan sangat memprihatinkan. Perusahaan bahkan tidak mampu membayar gaji karyawan secara penuh.
“Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Wali Kota harus mengevaluasi ini secara menyeluruh,” katanya.
Untuk PUD RPH, Salomo menyoroti operasional yang masih bergantung pada penyertaan modal dari APBD setiap tahun.
“Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD apa? Harus ada bukti nyata, bukan sekadar evaluasi,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan ke PUD Pasar. Dari 52 pasar tradisional yang dikelola, keuntungan yang disetor ke Pemko hanya Rp400 juta per tahun.
“Harusnya bisa meraup belasan miliar per tahun. Kami yakin banyak kebocoran dan kurang transparansi dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Salomo menegaskan Fraksi Gerindra DPRD Medan akan mengawal ketat perkembangan BUMD ke depan.
“Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.(BR).
