 |
| Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026) |
Medan, detik86news.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti rendahnya realisasi APBD 2026. Hingga semester pertama, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 40,2 persen, sedangkan realisasi belanja masih di bawah 20 persen.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026), saat menyampaikan pendapat fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kasman mengatakan, Pemko Medan perlu mengoptimalkan pendapatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
“Jika target pendapatan tidak tercapai, akan banyak program yang tidak terlaksana,” ujarnya.
Menurut PKS, apabila kemampuan pendapatan tidak sesuai target, anggaran dalam P-APBD harus diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan, bantuan sosial, serta penguatan UMKM.
PKS juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengevaluasi program yang memiliki realisasi rendah. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang telah ditetapkan hanya menghasilkan kegiatan yang bersifat seremonial, sementara kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak belum tertangani,” tegas Kasman.
Selain realisasi belanja, Fraksi PKS menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,59 persen. Pemko Medan didorong meningkatkan penerimaan melalui digitalisasi, perluasan basis pajak, serta upaya menutup potensi kebocoran penerimaan.
PKS juga meminta realokasi anggaran dalam P-APBD 2026 memperhatikan pemerataan antarwilayah dan kebutuhan masyarakat, terutama layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan banjir.
Untuk memperkuat transparansi, Fraksi PKS mendorong Pemko Medan menyediakan dashboard realisasi anggaran yang dapat dipantau masyarakat. PKS juga meminta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di bidang kebencanaan, PKS mengapresiasi penambahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan untuk pengadaan sarana evakuasi dan logistik. Namun, penambahan anggaran tersebut dinilai perlu disertai peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu, dalam penanganan banjir dan lingkungan, PKS meminta program penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, dan penataan ruang terbuka hijau diintegrasikan secara lebih baik.
Fraksi PKS juga meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan segera menyiapkan blueprint atau peta induk drainase Kota Medan sebagai bagian dari upaya terpadu mengurangi risiko banjir.
“Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait harus memberikan perhatian serius agar langkah tersebut segera direalisasikan,” pungkas Kasman.(BR).
