![]() |
| Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Dr. Drs.H.Muslim MSP, |
Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan diminta mengingatkan seluruh rumah sakit mengenai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan harus dilakukan sejak dini, bukan hanya setelah muncul laporan penolakan pasien.
Desakan tersebut disampaikan Fraksi Partai Demokrat Drs.H.Muslim MSP, dalam jawaban terhadap tanggapan Wali Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (16/11/2026).
"Jangan menunggu pasien ditolak baru pemerintah bertindak. Seharusnya Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan lebih dahulu mengingatkan seluruh rumah sakit mengenai kewajiban mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," demikian penegasan Fraksi Demokrat dalam jawaban fraksinya.
Fraksi Demokrat menegaskan pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada warga yang kesulitan memperoleh perawatan, termasuk akibat tidak tersedianya obat maupun tempat tidur rawat inap.
Untuk mencegah persoalan tersebut, Demokrat meminta Pemko Medan menyempurnakan mekanisme pengaduan masyarakat dan memperkuat pengawasan mutu pelayanan di rumah sakit maupun Puskesmas. Sanksi juga perlu diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar standar pelayanan kesehatan.
Selain pengawasan, Demokrat menyoroti pembangunan dan revitalisasi sejumlah Puskesmas yang disebut baru mencapai sekitar 30 persen. Puskesmas Rengas Pulau menjadi salah satu fasilitas yang disorot karena progres pembangunannya dinilai masih rendah.
Dengan sisa waktu pengerjaan yang disebut tinggal sekitar satu bulan, Pemko Medan diminta mengevaluasi pelaksanaan proyek dan memastikan penyelesaiannya sesuai target.
Demokrat juga meminta Pemko Medan memperhatikan keterbatasan peralatan pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar. Pemenuhan fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan di kedua rumah sakit.
Fraksi Demokrat berharap masukan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan agar regulasi yang disusun dapat memperkuat pengawasan serta menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.(BR).
