![]() |
| Janses Simbolon saat membacakan pemandangan umum Fraksi Hanura-PKB terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin, (5 /10/ 2026). |
Medan, detik86news.com — Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah tanpa menambah beban pajak masyarakat. Sorotan itu disampaikan Janses Simbolon dalam pemandangan umum Fraksi Hanura-PKB terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin, 5 Oktober 2026.
Janses menegaskan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, berorientasi hasil, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar sekumpulan angka statistik di atas kertas atau panggung pencitraan politik. APBD adalah uang rakyat Kota Medan yang harus dipertanggungjawabkan secara jelas, berorientasi pada hasil dan berdampak langsung pada kehidupan orang banyak,” kata Janses.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp6,98 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp7,16 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp175 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Fraksi mengapresiasi kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi, tetapi meminta Pemko Medan menjelaskan dasar penetapan target tersebut, termasuk rincian kelompok retribusi yang mengalami peningkatan.
Janses juga meminta Pemko memperkuat digitalisasi dan pengawasan perpajakan untuk menekan potensi kebocoran penerimaan tanpa menaikkan tarif yang dapat membebani masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
“Seperti apa digitalisasi atau ekosistem yang telah disiapkan Bapenda untuk menutupi kebocoran pajak secara efektif tanpa harus menaikkan tarif pajak yang memberatkan warga Kota Medan?” ujarnya.
Sektor parkir turut menjadi perhatian. Fraksi menilai peralihan dari sistem konvensional ke e-parking dan masih maraknya juru parkir liar berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Pemko diminta membenahi sistem perparkiran agar potensinya dapat dioptimalkan.
Fraksi juga mempertanyakan kontribusi laba PUD Pasar yang disebut sekitar Rp607,6 juta. Pemko diminta menjelaskan langkah pembenahan dan reformasi manajemen agar badan usaha tersebut dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Di bidang pendidikan, Fraksi Hanura-PKB menyoroti potensi salah sasaran bantuan akibat persoalan data. Pemerintah diminta memperkuat verifikasi dan validasi penerima agar bantuan tepat sasaran.
Sementara di sektor kesehatan, fraksi meminta evaluasi pelaksanaan UHC, terutama terkait rujukan, antrean, ketersediaan obat dan dugaan penolakan pasien. Pemerintah diminta memastikan layanan kesehatan dapat diakses masyarakat secara adil.
Fraksi juga menyoroti persoalan banjir, kualitas pembangunan jalan dan drainase serta percepatan pembangunan Medan Utara. Anggaran untuk kawasan tersebut diminta diarahkan pada penyelesaian masalah infrastruktur dan pengurangan titik rawan banjir.
Atas berbagai catatan itu, Fraksi Hanura-PKB meminta Wali Kota Medan memberikan jawaban terperinci pada rapat paripurna berikutnya, khususnya mengenai strategi peningkatan PAD, pencegahan kebocoran penerimaan dan efektivitas penggunaan anggaran. (JB)
