 |
| Edi Saputra ST saat membacakan pemandangan umum Fraksi PAN Perindo terhadap penjelasan kepala daerah mengenai RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026). |
Medan, detik86news.com — Fraksi PAN Perindo DPRD Kota Medan mempertanyakan dasar penetapan target pendapatan pajak daerah sekitar Rp3,7 triliun dalam RAPBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Pertanyaan itu disampaikan Edi Saputra ST saat membacakan pemandangan umum Fraksi PAN Perindo terhadap penjelasan kepala daerah mengenai RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Edi mengatakan, berdasarkan dokumen yang diterima fraksinya, target pajak daerah 2027 hampir sama dengan target tahun sebelumnya. Karena itu, fraksi meminta Pemko Medan menjelaskan asumsi dan dasar perhitungannya.
“Mohon dijelaskan apa dasar asumsi dan perhitungan Pemerintah Kota Medan terkait target pendapatan pajak daerah tersebut,” kata Edi.
Fraksi PAN Perindo juga menyoroti piutang pihak ketiga kepada Pemko Medan yang mencapai sekitar Rp2 triliun. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan penagihan, termasuk mengevaluasi piutang berusia lebih dari lima tahun, khususnya PBB, agar tidak terus tercatat dalam dokumen APBD.
Di sektor retribusi, fraksi mempertanyakan efektivitas program digitalisasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemko Medan diminta menjelaskan penerapan digitalisasi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi.
Pada sisi belanja, Fraksi PAN Perindo meminta RAPBD 2027 memenuhi ketentuan mandatory spending, termasuk batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Di sektor kesehatan, fraksi mendorong 41 puskesmas di Kota Medan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan masing-masing menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk dibahas dalam penyusunan anggaran. Pemko Medan juga diminta mempercepat pemerataan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan rujukan.
Untuk infrastruktur, Fraksi PAN Perindo menyoroti anggaran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar Rp980 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp150 miliar disebut berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD melalui aspirasi masyarakat dalam reses dan kunjungan lapangan.
Fraksi juga meminta program 1.000 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) diprioritaskan di wilayah yang masih gelap dan rawan, terutama Medan Belawan dan kawasan Medan Utara.
Sementara itu, Pemko Medan diminta menindaklanjuti persoalan ruang terbuka hijau (RTH), termasuk lahan masyarakat yang disebut masuk dalam kawasan RTH. Persoalan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah 2027. (JB)
