 |
Dame Duma Sari Hutagalung saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Permintaan itu disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 sekitar Rp6,98 triliun dan belanja Rp7,16 triliun dengan penerimaan pembiayaan sekitar Rp175 miliar. Fraksi tersebut meminta struktur anggaran itu disusun secara rasional dan transparan.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, tetapi merupakan instrumen politik anggaran dan uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” ujar Dame.
Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjelaskan penggunaan anggaran berdasarkan target dan hasil yang hendak dicapai. Kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang sulit diukur hasilnya juga perlu dievaluasi.
“Kalau anggaran harus dipotong, potong pemborosan, jangan dipotong pelayanan rakyat,” katanya.
Dalam penanganan banjir, Gerindra meminta keberhasilan program diukur dari jumlah titik banjir yang berhasil diselesaikan, bukan sekadar serapan anggaran. Pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan, bukan hanya banyaknya bantuan yang disalurkan.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Gerindra juga menyoroti BRT Mebidang. Pemerintah diminta memastikan pembiayaan melalui APBD memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat dan penanganan kemacetan. Indikatornya antara lain jumlah masyarakat yang menggunakan layanan, bukan hanya jumlah halte dan armada.
Terkait Medan Islamic Center, Gerindra meminta pembangunan disertai sistem pengelolaan, pembiayaan, kegiatan, dan pengawasan agar fasilitas tersebut memberikan manfaat berkelanjutan.
Dame menegaskan Fraksi Gerindra tidak menolak anggaran maupun pembangunan, tetapi meminta setiap program memiliki target dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah APBD harus memiliki alasan, setiap program harus memiliki target, setiap target harus memiliki hasil, dan setiap hasil harus kembali kepada rakyat,” tegasnya.(JB).
