 |
| Dr. Dimas Sofani Lubis saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10/2026). |
Medan, detik86news.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan memastikan APBD 2027 memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Dr. Dimas Sofani Lubis saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Dimas menegaskan APBD tidak boleh sekadar menjadi kumpulan angka pendapatan dan belanja. Setiap anggaran, katanya, harus menghasilkan pelayanan dan pembangunan yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. APBD 2027 harus memberikan hasil yang jelas dan terukur, serta setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dimas.
Dalam pemandangan umumnya, Golkar menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 sekitar Rp6,98 triliun dan belanja Rp7,16 triliun. Fraksi ini meminta Pemko Medan menjelaskan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.
Golkar juga mendorong optimalisasi pajak dan retribusi melalui pengawasan yang lebih ketat serta digitalisasi pemungutan untuk mencegah kebocoran penerimaan.
Di sektor pelayanan publik, Golkar meminta target penanganan banjir dan genangan pada 2027 diperjelas. Pemko Medan juga diminta mencantumkan target pembangunan atau rehabilitasi jalan dan drainase serta jumlah sekolah yang akan direhabilitasi.
Fraksi Golkar turut mempertanyakan ketepatan sasaran belanja hibah dan bantuan sosial, cakupan program kesehatan dan perlindungan sosial, serta indikator keberhasilan 17 program prioritas Pemko Medan.
Golkar juga meminta Pemko Medan menyiapkan strategi apabila target pendapatan tidak tercapai. Menurut Dimas, langkah tersebut penting agar program yang telah direncanakan tetap memiliki dasar pengelolaan anggaran yang jelas.
“Pemerintah harus bisa mengatasi banjir, memperbaiki jalan yang berlubang, mengelola sampah dengan baik dan bersih, memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Fraksi Golkar meminta seluruh catatan tersebut dijawab secara terperinci dalam pembahasan Ranperda APBD 2027. Golkar berharap APBD yang disusun sehat, realistis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.(JB).
