 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki, A.Md. (ft). |
Medan, detik86news.com — Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki, A.Md., mendukung penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila kabut asap membahayakan kesehatan siswa. Ia juga meminta instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengatasi kabut asap dan mengantisipasi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Sri Rezeki mengatakan, penerapan PJJ perlu dipersiapkan secara matang agar tidak membebani orang tua siswa. Sebab, ketersediaan kuota internet dan perangkat belajar, seperti telepon pintar atau laptop, berbeda pada setiap keluarga.
"Sekolah butuh persiapan yang matang karena kita harus mengingat bahwa kesiapan kuota internet maupun kepemilikan gawai (smartphone/laptop) berbeda-beda pada tiap keluarga. Jangan sampai kebijakan ini justru membebani orang tua siswa," ujarnya, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, keputusan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka harus mempertimbangkan kesiapan sekolah dan dampaknya terhadap proses belajar siswa. Pelaksanaan PJJ juga perlu mengikuti pedoman resmi pemerintah yang berlaku.
Sri Rezeki menilai imbauan Pemerintah Kota Medan terkait kabut asap sudah tepat. Namun, ia berharap penghentian pembelajaran tatap muka, jika diterapkan, hanya berlangsung sementara.
"Imbauan dari Pemko Medan sejauh ini sudah baik. Namun, opsi meliburkan anak sekolah ini harapannya hanya sementara dan bukan berketerusan. Kita berharap kerja sama intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat segera mengatasi sumber masalah kabut asap ini," tambahnya.
Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Kesehatan bersinergi memantau perkembangan kabut asap dan mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.
Secara khusus, Sri Rezeki meminta Dinas Kesehatan Kota Medan mengantisipasi potensi peningkatan kasus ISPA, terutama pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan lanjut usia.
Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penanganan kabut asap sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.(BR).
