![]() |
| Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan Reza Fahlevi Lubis S.kom. |
Pemko Medan juga didorong menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebab, kekosongan obat dapat membebani masyarakat karena pasien terpaksa membeli kebutuhan pengobatan secara mandiri.
Hal itu disampaikan Reza Fahlevi Lubis S.kom, saat membacakan jawaban Fraksi Partai Golkar atas tanggapan Wali Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).
Fraksi Golkar menilai jaminan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dilindungi pemerintah. Karena itu, pelaksanaannya harus tepat sasaran dan tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain menjamin akses pelayanan, Golkar meminta Pemko Medan memperkuat upaya promotif dan preventif atau promosi kesehatan serta pencegahan penyakit. Pembangunan kesehatan, menurut fraksi tersebut, tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan setelah masyarakat jatuh sakit.
"Kami berpandangan bahwa mencegah masyarakat agar tidak sakit jauh lebih baik daripada mengobati masyarakat setelah mengalami penyakit," demikian salah satu penegasan Fraksi Golkar dalam penyampaian jawabannya.
Golkar juga menyoroti ketersediaan obat dan alat kesehatan. Pelayanan medis dinilai tidak akan optimal apabila pasien sudah menjalani pemeriksaan, tetapi obat yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga harus mencarinya di luar fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan. Namun, penerapannya harus tetap menjamin keamanan data, kerahasiaan informasi kesehatan pasien, serta memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan digital.
Fraksi Golkar turut meminta Ranperda tersebut memuat indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan kesehatan tidak hanya berhenti pada pengaturan kewenangan pemerintah, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada prinsipnya, Fraksi Golkar menyambut baik Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan dan merekomendasikan agar pembahasannya dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan.
Fraksi tersebut berharap Ranperda ini menjadi landasan penguatan tata kelola kesehatan daerah sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas.(JB).
