 |
| Komisi IV DPRD Kota Medan saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan sejumlah pihak terkait untuk membahas pelaksanaan angkutan pelajar gratis di Kota Medan, Senin (10/11/2026). |
RDP yang digelar di Gedung DPRD Medan itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak. Turut hadir Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti USU dan Organda Medan.
Dalam rapat tersebut disepakati hasil pembahasan akan dikonsultasikan kepada Kementerian Perhubungan. Langkah itu dilakukan agar mekanisme angkutan pelajar gratis memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sekretaris Organda Medan Jaya Sinaga mengapresiasi Komisi IV DPRD Medan yang telah dua kali menggelar RDP untuk mendorong terealisasinya angkutan pelajar gratis di Kota Medan.
Menurut Jaya, PP Nomor 35 Tahun 2023 dapat menjadi dasar dalam menjawab persoalan anggaran untuk layanan angkutan gratis bagi pelajar. Namun, menurut dia, pelaksanaannya tetap membutuhkan payung hukum di daerah.
“Untuk merealisasikan ini, tentu harus ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah tentang angkutan umum,” ujar Jaya.
Ia juga mendorong pembaruan Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 agar menyesuaikan perkembangan transportasi yang semakin modern.
“Perda yang lama sudah tidak relevan lagi. Angkutan sudah bergerak ke arah modern, tapi regulasinya masih tertinggal. Untuk itu perlu kajian bersama akademisi agar ke depannya tidak menjadi persoalan,” katanya.
Selain persoalan regulasi, Jaya menilai keberadaan bus listrik atau BRT belum dapat menjangkau seluruh wilayah pelayanan. Menurutnya, BRT hanya melayani koridor jalan utama sehingga belum menjangkau jalan-jalan di kawasan permukiman dan sekolah yang berada di jalan lingkungan.
Padahal, kata dia, jalan-jalan tersebut selama ini dilayani trayek angkutan kota.
“Jangan sampai APBD yang dialokasikan untuk bus listrik menjadi mubazir,” tegas Jaya.(BR).
