![]() |
| Juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan H.Rajuddin Sagala, S.Pd.I. |
Persoalan tersebut disampaikan H. Rajuddin Sagala, S.Pd.i., saat membacakan jawaban Fraksi PKS terhadap tanggapan Kepala Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).
Rajuddin mengatakan, PKS menerima aspirasi masyarakat mengenai pasien yang mengalami kesulitan memperoleh pelayanan di puskesmas meskipun telah dijamin melalui program UHC.
"Puskesmas sering melakukan penolakan dengan alasan pasien memiliki tunggakan BPJS yang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum berobat. Padahal, pasien tersebut telah terjamin layanan berobat gratis melalui program UHC,” demikian disampaikan Rajuddin saat membacakan pandangan fraksinya.
Selain persoalan tersebut, PKS menyoroti keterlambatan pemberian rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Menurut PKS, masih terdapat keluhan pasien yang harus menunggu rujukan meskipun kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Persoalan ketersediaan kamar rawat inap bagi pasien BPJS kelas III dan peserta program berobat gratis juga menjadi perhatian. PKS menerima keluhan bahwa kamar perawatan dinyatakan penuh, tetapi disebut tersedia apabila pasien bersedia naik kelas atau menjadi pasien umum.
“Banyak pasien ditolak dengan alasan kamar bagi peserta BPJS kelas III atau program berobat gratis telah penuh. Tetapi kamar langsung tersedia apabila pasien beralih naik kelas I atau kelas II atau mendaftar menjadi pasien umum,” ungkap Rajuddin dalam penyampaian pandangan Fraksi PKS.
Atas berbagai keluhan tersebut, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Medan memberikan penjelasan dan melakukan pembenahan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara adil tanpa membedakan status kepesertaan maupun kemampuan ekonomi.
PKS juga menyoroti kualitas pelayanan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Keluhan yang diterima antara lain sikap petugas kesehatan yang dinilai kurang ramah, bahkan memarahi pasien maupun keluarga yang mendampingi.
Menurut PKS, persoalan akses dan kualitas pelayanan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan. Regulasi itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan perbaikan pelayanan kesehatan.
Fraksi PKS juga meminta Pemko Medan memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan efektivitas sistem rujukan, serta memastikan program UHC berjalan optimal.
PKS berharap pembentukan regulasi tersebut tidak sekadar menghasilkan aturan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
"Jangan hanya Ranperda kesehatan yang disusun. Pastikan pelayanan nyata dirasakan warga,” demikian pesan Fraksi PKS dalam pandangannya.(JB).
