 |
| Anggota Komisi IV DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution (berbaju putih) saat Rapat Evaluasi Triwulan IV bersama Dinas Perkimcitaru, Senin (5/1/2026). |
MEDAN, DETIK86NEWS.COM —Peristiwa banjir yang merendam sejumlah fasilitas publik di Kota Medan dinilai harus menjadi alarm evaluasi terhadap kualitas perencanaan pembangunan, khususnya proyek-proyek bernilai besar yang bersumber dari APBD.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, saat Rapat Evaluasi Triwulan IV Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru) Kota Medan, Senin (5/1/2026).
Menurut Edwin, pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya berorientasi pada tampilan fisik, tetapi harus adaptif terhadap risiko lingkungan, termasuk potensi banjir yang kerap terjadi di Kota Medan.
Lapangan Merdeka Medan menjadi salah satu proyek yang disorot DPRD setelah kawasan tersebut turut terendam banjir pada 27 November 2025. Akibatnya, sejumlah fasilitas di area basement, termasuk eskalator, mengalami kerusakan meski baru dioperasikan.
Edwin menilai, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian risiko sejak tahap perencanaan, agar aset publik yang dibangun dengan anggaran besar tidak mudah terdampak bencana.
“Yang perlu dievaluasi bukan hanya kerusakan yang terjadi, tetapi bagaimana perencanaan awalnya. Apakah sudah mengantisipasi kondisi ekstrem seperti banjir dan pemadaman listrik,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki kewajiban memastikan setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan tidak menimbulkan beban biaya tambahan di kemudian hari.
Menanggapi evaluasi tersebut, Kepala Dinas Perkimcitaru Kota Medan, John Ester Lase, menjelaskan bahwa saat banjir besar terjadi, gangguan listrik menjadi salah satu kendala utama sehingga sistem pompa tidak dapat berfungsi optimal.
Ia menyebutkan, ke depan pihaknya akan melakukan perbaikan sistem dengan menyiapkan genset khusus darurat yang difungsikan secara terbatas untuk kondisi banjir, tanpa mengganggu sistem kelistrikan utama di kawasan Lapangan Merdeka.
“Ini menjadi bahan evaluasi kami agar fasilitas publik ke depan lebih siap menghadapi kondisi darurat,” kata John.
DPRD Medan berharap, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam perencanaan proyek-proyek strategis lainnya, sehingga pembangunan kota tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana. (JB)
