.jpg)
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini. (ft: doc)
MEDAN, DETIK86NEWS.COM - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menjadi perhatian publik seiring dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan selama dua dekade terakhir.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa mekanisme Pilkada oleh DPRD dapat menjadi alternatif untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kepala daerah.
Menurut Tia Ayu, selama ini hubungan antara DPRD dan kepala daerah kerap tidak berjalan seimbang, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan strategis.
“Dalam praktiknya, DPRD sering kali tidak memiliki daya dorong yang cukup kuat terhadap kepala daerah. Kondisi ini terjadi karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga akuntabilitas politiknya lebih dominan kepada pemilih,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Oleh karena itu, lanjut Tia Ayu, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif akan lebih terstruktur dan saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Selain aspek kelembagaan, Tia Ayu juga menyoroti dampak sosial dari Pilkada langsung yang dinilainya kerap menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
“Pilkada langsung tidak jarang memicu perpecahan di masyarakat yang efeknya bisa berkepanjangan hingga pemilihan berikutnya. Dengan mekanisme DPRD, potensi konflik horizontal diharapkan dapat diminimalkan,” katanya.
Di sisi lain, Tia Ayu menilai faktor biaya juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi Pilkada langsung. Ia menyebut, tingginya biaya politik kerap menjadi persoalan serius dalam proses demokrasi elektoral.
“Biaya politik yang tinggi sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi. Ketika biaya bisa ditekan, maka risiko penyimpangan juga dapat dikurangi,” ujarnya.
Meski demikian, Tia Ayu menegaskan bahwa wacana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Yang terpenting, evaluasi ini dilakukan secara objektif dan bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya. ( JB).
