Pemprov Sumut Alokasikan Rp472 Miliar untuk Program Berobat Gratis 2026

Foto bersama usai konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).

MEDAN, DETIK86NEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp472 miliar pada tahun 2026 untuk Program Berobat Gratis (Probis) sebagai bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Andriza Rifandi, mengatakan total anggaran jaminan sosial kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian pada 2026 mencapai lebih dari Rp800 miliar.

“Dari jumlah tersebut, Rp472 miliar dialokasikan untuk Program Berobat Gratis, sedangkan Rp377 miliar diperuntukkan bagi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi tenaga kerja di lingkungan Pemprov Sumut,” ujar Andriza dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, BKAD Sumut menyiapkan strategi penganggaran guna mendukung Probis yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution. Strategi tersebut dilakukan melalui pengelompokan belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas, serta belanja pendukung.

“Program UHC termasuk belanja wajib dan mengikat karena telah diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Andriza juga mengakui kebijakan anggaran sebelumnya sempat mengalami penyesuaian akibat berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) serta dampak bencana alam. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan pemberi kerja, dalam memenuhi kewajiban jaminan kesehatan.
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki 6.112 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 15,7 juta jiwa. Sekitar 12,5 juta di antaranya telah terdaftar sebagai peserta UHC aktif.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbang Sumut, Oktavia Siska, mengatakan Pemprov Sumut telah menetapkan skema pembiayaan Probis untuk periode 2025–2029.
Pada 2026, kontribusi Pemprov Sumut ditetapkan sebesar 22,5 persen dan pemerintah kabupaten/kota 77,5 persen. Porsi tersebut meningkat secara bertahap hingga pada 2029 Pemprov Sumut menanggung 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen.

“Kami berharap program ini berjalan optimal melalui kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk BPJS Kesehatan,” kata Siska. (SP/ Ed JB).