 |
| Juru bicara Fraksi PKS, dr. Ade Taufik, SpOG, dalam agenda penyampaian jawaban fraksi pada Paripurna, Senin (6/4/2026). |
Medan, detik86news.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kota Medan dalam rapat paripurna, Senin, 6 April 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Zulkarnaen SKM dan Hadi Suhendra serta dihadiri para anggota DPRD lainnya.
Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, dr. Ade Taufik, SpOG, dalam agenda penyampaian jawaban fraksi atas tanggapan Wali Kota Medan terhadap Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan.
Fraksi PKS menilai sistem pelayanan kesehatan di Kota Medan saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Pelayanan kesehatan saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang semakin berkembang,” ujar dr. Ade Taufik.
Meski demikian, Fraksi PKS mengapresiasi program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan sejak 1 Desember 2022 dan dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Namun, fraksi mencatat masih banyak keluhan masyarakat, terutama terkait akses layanan dan kualitas pelayanan kesehatan.
“Program UHC memberikan dampak positif, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai keluhan masyarakat dalam mengakses layanan,” katanya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penyesuaian regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta aturan turunannya.
Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PKS mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Pemerintah Kota Medan, di antaranya terkait evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan serta upaya peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem rujukan layanan kesehatan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKS turut mendorong penguatan upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat serta berharap perubahan ranperda ini mampu memberikan kepastian hukum dan solusi atas berbagai persoalan kesehatan di Kota Medan. (JMC)
