 |
| Pandangan Fraksi PKS DPRD Medan di bacakan oleh Zulham Efendi, saat Paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2026) |
MEDAN, detik86news.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menilai penanggulangan kemiskinan belum optimal karena tiga persoalan mendasar, yakni indikator masyarakat miskin yang belum jelas, pendataan yang belum tuntas, serta program pengentasan kemiskinan yang belum memiliki arah yang jelas.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Zulham Efendi, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2026).
“Kami berharap Pemerintah Kota Medan serius dalam menangani kemiskinan. Pendataan warga miskin harus tuntas. Selain itu, Pemko Medan harus memiliki format yang jelas dalam menangani kemiskinan dan tidak sekadar ada, apalagi asal-asalan,” kata Zulham.
Menurutnya, perubahan perda tersebut harus menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan juga perlu menjamin akses masyarakat miskin dan rentan miskin terhadap kebutuhan dasar.
“Kebijakan tersebut harus memastikan masyarakat miskin dan rentan miskin memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, lapangan pekerjaan, bantuan hukum hingga perlindungan sosial,” ujarnya.
Zulham juga menyoroti keluhan masyarakat terkait transparansi dan akurasi pendataan penerima bantuan. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat menyebabkan warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara pihak yang dinilai tidak layak malah mendapat bantuan.
“Kami berharap ada solusi terbaik terhadap permasalahan dan keluhan masyarakat tersebut,” katanya.
Fraksi PKS berharap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda tersebut. Kajian yang komprehensif dinilai diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan kemiskinan di lapangan.(BR).
