 |
| Roby Barus saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026). |
Medan, detik86news.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mempertanyakan selisih angka penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Medan 2027. Fraksi meminta Pemko Medan menjelaskan perbedaan antara penurunan total pendapatan daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Roby Barus saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Roby menyebut pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan Rp6,98 triliun, turun sekitar Rp151,6 miliar dari pendapatan setelah perubahan APBD 2026 sebesar Rp7,13 triliun.
Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat turun dari sekitar Rp3,26 triliun pada APBD 2026 setelah perubahan menjadi Rp2,81 triliun pada RAPBD 2027. Penurunannya mencapai sekitar Rp440,8 miliar.
“Yang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah, angka penurunan pendapatan daerah dari pos transfer pemerintah pusat saja sudah Rp440,8 miliar lebih. Kenapa total pendapatan daerah hanya sebesar Rp151,6 miliar lebih? Di mana logika perhitungannya ini?” ujar Roby.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Medan menjelaskan dasar perhitungan tersebut, termasuk kemungkinan kesalahan pencatatan atau faktor lain yang menyebabkan selisih angka.
“Apakah hal ini terjadi karena kesalahan pengetikan atau ada faktor lain? Mohon penjelasan,” katanya.
Selain pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan proyeksi belanja daerah 2027 yang mencapai sekitar Rp7,16 triliun. Roby meminta penjelasan mengenai alasan penurunan belanja dan dampaknya terhadap program prioritas pemerintah daerah.
Fraksi juga meminta penjelasan terkait kebijakan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pemko Medan diminta memastikan apakah kebijakan tersebut telah disampaikan pemerintah pusat sebelum penyusunan RAPBD 2027 serta menjelaskan jumlah guru dan tenaga kesehatan yang terdampak.
Roby juga mendesak Pemko Medan segera menetapkan pejabat definitif pada sejumlah jabatan strategis, termasuk Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Medan. Pejabat yang dinilai berkinerja buruk diminta dievaluasi dan diganti dengan pejabat yang kompeten dan berintegritas.
Di bidang pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan air bersih, banjir, kemacetan, dan kualitas layanan UHC. Program UHC diminta tetap dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan peserta memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi.
Untuk penanganan banjir, fraksi meminta Pemko Medan mempercepat perbaikan drainase, mengatasi pendangkalan dan penyempitan sungai, serta menjelaskan penanganan banjir rob di kawasan pesisir Belawan.
Fraksi juga meminta anggaran pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur diprioritaskan untuk kawasan rawan banjir serta perbaikan jalan, jembatan, dan drainase yang mendesak. Pengawasan proyek pembangunan perlu diperketat agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan anggaran tidak menyimpang.
Roby menegaskan pembahasan RAPBD 2027 harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif, bukan sekadar mengejar target waktu.
"APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, dalam penggunaannya harus dilakukan dengan tata kelola keuangan yang baik, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat,” tegasnya. (JB)
