 |
| Renville Pandapotan Napitupulu, ST, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PSI terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan,Senin (5/10/2026). |
Medan, detik86news.com — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan menyoroti penurunan target pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Medan 2027 menjadi sekitar Rp6,9 triliun. Angka itu turun Rp238,1 miliar atau 3,3 persen dibandingkan target APBD 2026 sekitar Rp7,2 triliun.
Hal itu disampaikan Renville Pandapotan Napitupulu, ST, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PSI terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan,Senin (5/10/2026).
“Fraksi PSI memandang bahwa penurunan target pendapatan daerah tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya apabila penurunan tersebut bersumber dari melemahnya proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD,” ujar Renville.
PSI meminta Pemko Medan menjelaskan penyebab penurunan kapasitas fiskal tersebut di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan, infrastruktur dan pelayanan publik.
Fraksi PSI juga mempertanyakan target PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tidak meningkat dari 2026 ke 2027. Pemko Medan diminta mengevaluasi kinerja seluruh badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk penyertaan modal, tingkat pengembalian dan manfaat ekonominya.
PSI turut meminta penjelasan terkait BUMD yang belum memberikan kontribusi laba serta langkah konkret untuk meningkatkan kinerjanya. Termasuk peluang peningkatan dividen dari PT Bank Sumut dan PT Kawasan Industri Medan (KIM).
Renville menegaskan, penyertaan modal daerah harus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.
“Jika modal daerah terus ditanamkan, maka harus jelas apa hasilnya. Jika BUMD belum menghasilkan laba, harus jelas apa masalahnya. Dan jika ada potensi meningkatkan dividen, harus jelas strategi pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalkannya,” tegasnya.
PSI meminta pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Medan. (JB)
