Notification

×

Indeks Berita

Tag Terpopuler

✕

PSI Minta Pemko Medan Jamin Ketersediaan Kamar Pasien UHC di Dua RSUD

16 November 2026 | Senin, November 16, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-16T12:17:15Z
Juru bicara Fraksi  PSI DPRD Kota Medan Henry John Hutagalung.S.E., S.H.,M.H.



Medan, detik86news.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menjamin ketersediaan tempat tidur bagi pasien peserta Universal Health Coverage (UHC), khususnya di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar.

PSI menilai keterbatasan tempat tidur rawat inap tidak boleh menghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang menjadi haknya.

Permintaan tersebut disampaikan Henry John Hutagalung S.H.,M.H.,saat membacakan jawaban Fraksi PSI terhadap tanggapan Wali Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (16/11/2026).

Dalam penyampaiannya, PSI meminta Pemko Medan menyiapkan langkah konkret agar kapasitas tempat tidur rumah sakit dapat memenuhi kebutuhan pasien UHC. Ketersediaan informasi mengenai kamar rawat inap juga dinilai penting agar pasien memperoleh kepastian layanan ketika membutuhkan perawatan.

Selain kapasitas tempat tidur, PSI menyoroti keluhan masyarakat terkait dugaan ketidakakuratan diagnosis dan pemberian obat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi medis pasien. Persoalan tersebut, menurut PSI, perlu mendapat perhatian karena dapat berisiko terhadap keselamatan pasien dan proses penyembuhan.

"Kami meminta Pemerintah Kota Medan memperkuat pengawasan dan memastikan pelayanan medis berjalan sesuai standar profesional serta mengutamakan keselamatan pasien," demikian pernyataan Fraksi PSI dalam jawaban fraksinya.

Untuk memperkuat pengawasan pelayanan kesehatan, PSI mengusulkan pembentukan Dewan Kesehatan Kota Medan melalui Ranperda tersebut. Lembaga ini diharapkan dapat turut mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Medan.

PSI juga meminta Pemko Medan memberikan kemudahan akses dan prioritas pelayanan bagi kelompok rentan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Di bidang pelayanan rujukan, PSI menilai sistem rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit perlu dibenahi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah membangun sistem informasi rujukan terintegrasi yang menyajikan data terkini mengenai ketersediaan tempat tidur dan kemampuan pelayanan setiap rumah sakit.

Selain itu, PSI meminta Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman yang diduga tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Dalam sikap akhirnya, Fraksi PSI menyatakan dapat menerima Ranperda Sistem Kesehatan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. PSI mengusulkan pembahasan dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, bukan melalui panitia khusus (pansus).

PSI berharap Ranperda tersebut dapat disempurnakan menjadi regulasi yang menjamin pelayanan kesehatan aman, bermutu, terjangkau, merata, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Medan.(JB).

 
tutup Iklan
tutup Iklan