 |
| Foto : Dr.Dra.Lily,M.B.A.,M.H |
DETIK86NEWS.COM| MEDAN — DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil Reses Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Senin (19/1/2026). Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari banjir, kerusakan infrastruktur, hingga bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, menjadi sorotan utama.
Laporan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) 1 disampaikan oleh Dr. Dra. Lily, M.B.A., M.H. mewakili anggota DPRD Kota Medan. Reses dilaksanakan di wilayah Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia, dan Medan Petisah sebagai bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Reses merupakan sarana komunikasi dan sambung rasa anggota DPRD dengan konstituen di daerah pemilihan, sekaligus upaya menjaring aspirasi masyarakat secara langsung,” ujar Lily saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.
Dalam laporannya, Lily mengungkapkan, masyarakat banyak mengeluhkan kerusakan jalan, drainase tidak berfungsi, parit terbuka, serta banjir yang kerap terjadi di sejumlah lingkungan permukiman. Warga juga meminta normalisasi sungai, perbaikan saluran air, dan peninggian tanggul di kawasan rawan banjir.
Selain infrastruktur, persoalan bantuan sosial turut mengemuka. Masyarakat mengeluhkan penyaluran bantuan yang dinilai belum merata dan tidak tepat sasaran, termasuk bantuan PKH, KIP, bantuan lansia, hingga bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Masih banyak warga yang layak menerima bantuan, namun hingga kini belum pernah mendapatkannya. Karena itu, masyarakat meminta pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran,” kata Lily.
Keluhan lain disampaikan terkait pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, BPJS, administrasi kependudukan, serta pelayanan di tingkat kelurahan. Warga berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah.
Di bidang keamanan dan ketertiban, masyarakat meminta peran aktif Pemerintah Kota Medan bersama aparat penegak hukum untuk memberantas narkoba, begal, dan kejahatan jalanan, khususnya di kawasan permukiman dan wilayah rawan kriminalitas.
Seluruh aspirasi masyarakat hasil reses tersebut, lanjut Lily, akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun 2026.
“Kami berharap Pemerintah Kota Medan dapat menetapkan skala prioritas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan warga,” tutupnya.(JB)
