 |
| Pengumuman THR ASN 2026 dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (3 /3/ 2026 ) |
JAKARTA, DETIK86NEWS.COM - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Anggaran tersebut naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (3 /3/ 2026 )
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan THR dialokasikan untuk 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI dan Polri sebesar Rp22,2 triliun, 4,3 juta ASN daerah Rp20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan Rp12,7 triliun.
“Komponen yang dibayarkan meliputi gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Airlangga.
Ia menegaskan THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya dibayarkan pada Juni.
THR Swasta
Pemerintah juga mewajibkan perusahaan swasta membayar THR secara penuh dan tidak dicicil paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh gubernur terkait pelaksanaan THR Keagamaan 2026.
“THR wajib dibayarkan penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya,” kata Yassierli.
Ia menyebutkan, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima satu bulan upah, sedangkan yang kurang dari 12 bulan dibayarkan secara proporsional.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah di Indonesia.
Bonus Hari Raya Pengemudi Aplikasi
Selain THR, pemerintah mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi. Total BHR tahun ini mencapai Rp220 miliar untuk sekitar 850 ribu mitra pengemudi, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Sejumlah perusahaan aplikasi yang hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain GoTo dan Grab.
Yassierli mengatakan BHR diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.
Bantuan Pangan dan Target Ekonomi
Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan senilai Rp14,9 triliun berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng bagi sekitar 5 juta keluarga penerima manfaat.
Airlangga menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5–5,6 persen.
“Kami berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga,” ujarnya. (JB)
